UJARAN.JAKARTA – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menyebut aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa ditunggangi dan dibiayai pihak tertentu merusak demokrasi yang hingga kini di anut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pjs. Ketua Umum PP KAMMI, Susanto Triyogo menilai Airlangga tak faham bagaimana kekecewaan publik atas Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Aksi Demostrasi itu ada karena keresahan publik, apalagi jika kebijakan yang tak berpihak pada rakyat kecil, sungguh niris seorang menteri berkata demikian, Airlangga tak patut menjadi Negarawan,” kata Susanto, Sabtu (10/10/20).
Susanto menambahkan, pihaknya menyarankan agar pemerintah dan DPR fokus untuk mencabut UU Omnibus Law karena UU tersebut hanya menyengsarakan masyarakat bawah dan menguntungkan sekelompok elite yang tak memikirkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Mari kita bersama menolak UU ini dan berkomunikasi dengan Presiden agar mengeluarkan Perppu untuk melakukan evaluasi atas UU ini dengar tentunya mendengar apa yang public rasakan terkait UU yang hingga kini masyarakat tak menginginkannya,” tutupnya.
Sebelumnya, Organisasi Cipayung Plus Nasional yang merupakan aliansi beberapa organisasi meliputi PB. HMI, DPP. IMM, DPP. GMNI, PP. KAMMI, PP. PMKRI, PB. PMII, PP. HIKMAHBUDHU, PP. KMHDI, PP. GMKI dan EN LMND melakukan aksi penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibus Law pada Kamis (8/10), di depan Istana Negara Jakarta.
Aksi ini dilakukan lantaran RUU Omnibus Law khususnya mengenai Cipta Kerja yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dengan tergesa-gesa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Diketahui, Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebut aksi unjuk rasa menentang UU Ciptaker terjadi berkat sponsor pihak tertentu. Namun tak menyampaikan spesifik siapa yang menjadi dalang utama demonstrasi tersebut. (Red/Pensa)
0 Comments