UJARAN.MAKASSAR – Aktivis Kota Makassar dan Pemerhati pemerintah, memberikan tanggapan atas surat pemanggilan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan dan PJ, Walikota Makassar yang dianggap tidak netral, Selasa, (02/10/20).
Saat ditemui aktivis di salah satu warung kopi dikota Makassar, Dirga Saputra menyampaikan kepada wartawan tanggal 2 November 2020 bahwasanya
“Kami mengecam keras jika ada Gubernur dan PJ walikota tidak netral dalam perhelatan pilkada ini Sesuai PP 12 tahun 2017 kan jelas mengatur kapasitas gubernur dan PJ. Walikota,” ujarnya.
Dirga Saputra berharap jika benar Gubernur dan PJ, walikota tidak netral maka kami minta Mendagri tindak tegas sesuai pelanggaran yang telah dilakukan.
“Kami saat ini juga gencar memantau para ASN dikota Makassar kami sudah bentuk yang namanya Aliansi masyarakat peduli demokrasi yang dimana tugas dan fungsinya khusus memantau ASN terutama para Camat dan Lurah yang tidak netral,” pungkasnya
Lebih lanjut, Dirga saputra mengatakan kami sangat konsisten dalam pengawasan ini, jadi kami minta para ASN agar tetap mengambil posisi netral kalau tidak mau berurusan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
“Sudah ada beberapa kami kantongi nama-nama yang kami duga melakukan politik praktis, tidak ada toleransi jika kami tangkap ASN yang melakukan politik praktis, kami akan laporkan sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini,” tutupnya. (Ril/Adnan)
0 Comments