UJARAN.MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar melaksanakan DIalog Politik di Afour Cafe, Minggu (22/11/20) kemarin.
Mengusung tema “Netralitas ASN Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2020,” pelaksana kegiatan menghadirkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Nursani, Pengamat Politik, Andi Luhur Prianto serta Akademisi FISIP UNISMUH Makassar, Amir Muhiddin sebagai narasumber.
Ketua Bidang (Kabid) Advokasi HIMJIP, Alwi Iswar selaku moderator mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menjawab isue ketidak percayaan masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kegiatan Dialog ini dilaksanakan HIMJIP FISIP UNISMUH Makassar dengan menjawab beberapa rentetan issue dan asumsi ketidak percayaan masyarakat terhadap ASN yang tidak netral dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari mengatakan bahwa sudah ada 13 ASN yang dijatuhi sanksi.
“Bawaslu sebagai operator Undang-undang melaksanakan tugas dan fugsinya sesuai payung hukum. Yang jelas sejauh ini sudah ada 13 ASN yang dijatuhi hukuman. saya juga mengucapkan banyak terimakasih atas kerjasama seluruh lapisan masyarakat, karena dari 20 laporan yang masuk di Bawaslu Kota Makassar itu artinya semua lapisan masyarakat ingin ASN netral dalam pilkada serentak tahun ini.”
Selanjutnya Akademisi FISIP UNISMUH Makassar, DR. Amir Muhiddin mengatakan bahwa ketidak netralan ASN diakibatkan oleh gaya hidup hedonis.
“Ketidaknetralan ASN akibat tingginya gaya hidup hedonis, tentu ASN mendapat tawaran jabatan dari pihak Pasangan Calon (Paslon) dan itu dijadikan peluang. Akibat dari ketidak netralan ASN dalam kontestasi pilkada serentak akan menjadi gejolak lahirnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tuturnya.
Sedangkan Pengamat Politik, Andi Luhur Prianto mengatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perlu mengadakan pencegahan untuk menjamin kenetralan ASN.
“Persoalan netralitas ASN menjadi topik langganan setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), dimana masa depan karier ASN dipertaruhkan dalam pilkada membuat mereka menaruh sejuta harapan untuk mendapat kenaikan jabatan dan juga perlu adanya pencegahan yang dilakukan oleh BKD untuk menjamin ASN benar-benar netral dalam kontestasi pikada serentak 2020.” (Kasmir)
0 Comments