UJARAN.GOWA – Serikat Aktivis Indonesia (SAKTI) kembali melakukan unjuk rasa terkait dugaan korupsi di Kabupaten Gowa tepatnya di depan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Gowa, Selasa (01/12/20).
Aksi unjuk rasa tersebut meminta agar Kepala Dinas PUPR Gowa keluar menemui massa aksi guna menyampaikan secara terbuka terkait temuan kekurangan volume dan kelebihan pembayaran pada pengerjaan Rehab Istana Tamalate dan Balla Lompoa oleh PT. AAP dan Pembangunan Pedistrian Kawasan Kuliner Malino oleh PT. CU.
Jendral Lapangan, Syahrul Mubarak mengatakan, aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari tuntutan sebelumnya.
“Tuntutan yang kami sampaikan masih sama, yakni mempertanyakan kepada Dinas PUPR Gowa terkait temuan BPK RI pada 2 pengerjaan proyek yang kami sebutkan,” katanya.
Menurutnya, Kepala Dinas PUPR Gowa harus mampu menjelaskan terkait temuan tersebut, karena masyarakat Gowa harus mendengar secara seksama sejauh mana tindakan penyelesaian dari persoalan itu. Pihaknya juga meminta agar Dinas PUPR Gowa memberikan tindakan keras terhadap pelaksana agar pengerjaan selanjutnya tidak lagi terjadi hal seperti demikian.
Sementara itu, Ketua Umum SAKTI, Rala menyampaikan, anggaran 204 juta adalah bukan anggaran sedikit, maka harus diberikan peringatan dan tindakan keras terhadap oknum tersebut agar tidak terjadi korupsi besar-besaran.
“Kedatangan kami hanya ingin meminta keterangan dari Kadis PUPR Gowa dan mempertanyakan pengelolaan anggaran tahun 2019 sebab ini merupakan upaya memberantas korupsi di Gowa,” jelas Rala.
Kadis PUPR Gowa, lanjut Rala tidak berani menemui pihaknya dan memancing agar pihaknya melakukan unjuk rasa lanjutan. (Red/Pensa)
0 Comments