UJARAN.SINJAI – Ketua Umum Front Pemuda Mahasiswa (FPM) Sinjai Tengah, Muh. Zulfikar, turut angkat bicara soal kualitas beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sinjai, Rabu (24/2/21).
Hal tersebut diketahui setelah salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), beberapa hari yang lalu di Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, mengeluh terkait kualitas beras BPNT yang diterimanya.
Setelah marak diberitakan oleh beberapa media baru-baru ini, akhirnya beras KPM tersebut telah digantikan dengan yang baik oleh pihak suplier.
Walaupun demikian, Bung Fikar, sapaan akrabnya, meminta pihak-pihak terkait yang telah ditugaskan agar melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat terkait kualitas beras dari pemasok/suplier sebelum disalurkan.
Ia menilai, kasus tersebut bisa menjadi petunjuk awal untuk membongkar potensi penyimpangan serupa di sejumlah wilayah lain.
“Selain itu dari sisi teknis, pola dan tata kelola distribusi bantuan juga perlu diawasi secara cermat supaya kejadian serupa tidak berulang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fikar menjelaskan bahwa kondisi ini juga terjadi akibat pihak pemasok/siplier beras BPNT diduga tidak cukup mampu mengakomodir kebutuhan beras KPM, sehingga ia mengusulkan untuk melakukan penambahan pemasok/suplayer beras yang berkualifikasi baik demi tercapainya prinsip 6T yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi.
“Tidak bisa dipungkiri, pemasok/supplier beras BPNT Sinjai hari ini saya anggap belum cukup mampu mengakomodir kebutuhan beras KPM, apalagi setelah ada penambahan jumlah KPM. Jika dipaksakan terus begini, bisa dipastikan penyaluran bulan depan terdapat lagi temuan/kejadian yang sama. Saya sarankan kepada Tikor Bansos Pangan dan Dinsos Sinjai agar sebaiknya menformulasikan ulang untuk melakukan penambahan pemasok beras saja,” ungkapnya.
Selain itu, diakhir wawancara ia mendesak pihak Tikor Bansos Pangan dan Dinsos Sinjai untuk segera mengvaluasi terkait pemasok/suplier Beras BPNT. Sebab, menurutnya temuan tersebut menjadi preseden buruk bagi kinerja maupun reputasi Kemensos.
0 Comments