UJARAN.MAKASSAR – Pengamat Kebijakan Publik, Dwi Putra Kurniawan angkat bicara terkait pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.
Diungkap Putra, ada kejanggalan yang ia temukan dari situs RUP penyedia KPU Kota Makassar. Didalamnya terdapat 18 proses tender, namun dalam situs LPSE hanya 5 tender.
“Jelas di SIRUP KPU Makassar ada 18 tender tapi di situs LPSE hanya ada 5. Sisanya kemana?,” ujar Putra, Rabu (3/2/21).
Dia juga meminta KPU Kota Makassar agar menjelaskan kejanggalan tersebut agar tidak terjadi spekulasi yang beredar di masyarakat.
“Kalau janggal begini jangan sampai ada spekulasi yang edar, jadi para komisioner harus jaga integritas KPUlah,” tutup Putra. (red/pensa)
0 Comments