UJARAN.JAKARTA – Pakar Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini memprediksi kepemimpinan Presiden Jokowi akan mewariskan utang sebesar Rp 10 ribu triliun rupiah. Utang itu disebutkan Didik berasal dari pemerintah dan utang BUMN.
“Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp 10 ribu triliun utang di APBN,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang, Rabu (24/3/21).
Pada masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lanjut mantan Anggota DPR RI ini, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun.
Selain itu, total utang sebesar Rp 8.500 triliun itu, lanjutnya, belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya.
“Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang, saya sebutnya penguasa raja utang,” tuturnya.
Didik pun menyoroti lemahnya peran DPR dalam penyusunan anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Menurutnya, para wakil rakyat itu kini sudah tidak lagi berkutik.
“DPR sudah lemah seperti masa orde baru,” tuturnya.
Secara khusus, Didik menyoroti utang perusahaan pelat merah. Menurutnya, kenaikan utang perusahaan pelat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara yang cenderung kecil.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun INDEF, tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI (Persero) Tbk yang diperkirakan sebesar Rp 11,8 triliun di 2020 lalu.
Lalu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 9,9 triliun, PT Pertamina (Persero) Rp 8,5 triliun, PT Telkom (Persero) Tbk Rp 8 triliun, dan PT BNI (Persero) Tbk Rp 2,3 triliun.
“Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah Rp1 triliun atau miliaran rupiah,” katanya.
Belum lagi, sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.
Misalnya, urai Didik, pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai Rp 31,5 triliun pada 2020 lalu. Sedangkan, dalam APBN 2021 pemerintah menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi Rp 37,4 triliun.
“Sudah utang banyak, menyusun pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar Rp 11 triliun dari BRI, sisanya cuma Rp 100 miliar-Rp 200 miliar, yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang,” tandasnya. (red/pensa)
0 Comments