UJARAN.PAPUA – Kepala Suku Dani di Kabupaten Puncak Ilaga, Provinsi Papua, Jembatan Murib meyakini dan mengaku kehadiran aparat TNI-Polri di Papua telah memberikan rasa aman untuk seluruh masyarakat di Bumi Cendrawasih itu.
“Aparat TNI-Polri selalu bertugas melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat luas,” kata Jembatan Murib, Rabu (17/3/21).
Dikatakan Jembatan Murib, ia meminta masyarakat untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani meminta masyarakat untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” ucapnya.
Pemerintah selama ini, lanjut Kepala Suku Dani, telah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Papua mulai dari pembangunan infrastruktur dan SDM di Papua sehingga banyak anak-anak di Papua yang telah menjadi pejabat baik di Papua maupun diluar Papua.
“Selain itu, pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua,” tegasnya.
Dia juga berterimakasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri yang telah memberi rasa aman kepada masyarakat sehingga aktivitas masyarakat berjalan aman dan damai.
Terpisah, Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Suriastawa dalam keterangan mengatakan, keberadaan TNI-Polri di Papua sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua dari ancaman serta teror KSB.
“Penarikan TNI-Polri dari Papua selama ini disuarakan oleh KSB dan para pendukungnya, yang tidak menginginkan Papua kondusif dan sejahtera,” katanya.
Menurutnya, dalam menciptakan kondisi yang tidak kondusif di Papua, KSB bukan saja melakukan kekerasan dan teror dengan senjata, namun juga menyebar hoaks atau berita bohong yang memutarbalikkan fakta untuk menyudutkan pemerintah dan aparat TNI-Polri melalui media online tertentu dan akun-akun medsos pendukungnya.
Oleh karenanya, Suriastawa menegaskan bahwa TNI-Polri berkomitmen akan terus hadir memberikan rasa aman, memelihara kondisi kondusif, melindungi warga negaranya dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan aturan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di Papua.
“TNI, Polri dan pemerintah berkomitmen solid dan bersinergi untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai, sehingga iklim pertumbuhan ekonomi dan investasi serta penegakan aturan bisa dilaksanakan dengan baik. Masyarakat juga bisa merasakan kehidupan normal,” tegasnya.
Bahkan langkah itu juga mendapatkan apresiasi dari pakar hukum internasional dan anggota DPR RI.
Dalam beberapa kesempatan Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Azis Syamsuddin serta Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mendukung wacana mendefinisikan KSB sebagai organisasi teroris sesuai sesuai UU Nomor 5/2018 dan UU Nomor 15/2003 tentang Terorisme.
Menurut Azis Syamsuddin, dengan meredefinisi identitas KSB Papua menjadi kelompok teroris, merupakan bagian dari upaya penanggulangan aksi kekerasan di Papua secara komprehensif dan terstruktur, serta secara otomatis mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan KSB tersebut.
“Pemerintah dan masyarakat akan dapat membedakan secara definitif antara tuntutan objektif yang murni berasal dari aspirasi masyarakat Papua, dengan gerakan kriminal yang berkedok aspirasi politik masyarakat,” imbuhnya.
Disamping itu, penetapannya sebagai korporasi teroris, tuturnya, akan membantu ikhtiar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai UU Nomor 8/2013 tentang Pendanaan Terorisme dengan melacak aliran dana dan pencucian uang terkait terorisme, termasuk pencegahannya.
“Bagaimanapun, aliran dana adalah oksigen OPM dan sejenisnya, selain publikasi di media massa dan media sosial,” kuncinya. (red/pensa)
0 Comments