UJARAN.SINJAI – Dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Sinjai, Gerakan Aktivis Sulawesi Selatan (GASS) meminta kepada Aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.
Hal tersebut ditegaskan oleh Alwi lantaran dugaan kasus SPPD Fiktif ini ramai di perbincangkan di media sosial dan pemberitaan media online, hal ini tidak boleh kita biarkan berlarut-larut menjadi bahan perbincangan publik dan kita mesti membawanya ke ranah hukum agar kasus tersebut bisa terungkap sampai ke akar-akarnya.
“Untuk itu kami dari GASS akan mengawal kasus ini, mengumpulkan alat bukti, membuat dan mengajukan Dumas (Aduan Masyarakat) terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut ke Bareskrim Mabes Polri agar menjadi atensi pimpinan Polri agar mengusut tuntas kasus-kasus penyalagunaan wewenang dan penyalagunaan negara di Kabupaten Sinjai,” kata Alwi kepada media
Sebelumnya diberitakan
Dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Sinjai terkuak. Diduga pertanggungjawaban SPPD sarat pemalsuan.
Salah satu pegawai Diskominfo Sinjai, AJ membeberkan fakta adanya pemalsuan pada perjalanan dinasnya. Menurutnya, hasil kwitansi SPPD dikeluarkan sebanyak 7 kali, tertulis setiap 1 kwitansi berisi Rp 700 ribu dan sudah ditandatangani.
Namun, kata dia dirinya hanya satu kali menerima honorer SPPD, sementara 7 kwitansi yang dikeluarkan. “Saya heran siapa yang menikmati SPPD ini, karena 7 kali saya tanda-tangan hanya satu kali saya terima,” ungkap AJ saat tiba di tujuan merasa dipisahkan oleh atasannya.
Tak hanya itu, AJ juga membeberkan sejumlah kegiatan yang dilakukan terkesan fiktif. Bahkan kejadian ini sudah dikeluhkan sejumlah pegawai lainnya. “Itupun kalau saya diikutkan perjanan dinas, mereka tidur enak-enak di hotel, saya cari rumah teman untuk bermalam,” ungkapnya saat menceritakan perjalanan dinas ke makassar beberapa waktu lalu. (Red/Pensa)
0 Comments