Aliansi WTL Geruduk Kantor Gubernur Sulsel, Jenlap Ancam akan Lebih Nekat Jika Tak Direspon

Foto: Aksi Unras Aliansi Wija To Luwu.

UJARAN.MAKASSAR – Aliansi Wija To Luwu melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) dengan tajuk “Aliansi WTL Menggugat” di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis, (02/06/22).

Unras tersebut merupakan aksi ke-lima kali yang dilakukan oleh Aliansi Wija To Luwu untuk menuntut dan mendesak Gubernur Sulsel agar mengklarifikasi pernyataannya yang dinilai diskriminatif kepada masyarakat Rampi.

Jenderal Lapangan (Jenlap) Aliansi WTL Menggugat, Yandi mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan aksi Unras hingga tuntutannya terpenuhi.

“Aliansi WTL Menggugat tidak akan patah semangat untuk terus konsisten melakukan aksi demonstrasi, pun itu sampai berjilid-jilid. Sebab didalam darah kami mengalir semangat Sawerigading, semangat Andi Djemma dan semangat Kahar Muzakkar yang dikenal sebagai pemberani dan pejuang tak kenal lelah,” ujarnya.

Dia juga mengancam bahwa jika mereka tidak direspon dari Gubernur Sulsel pihaknya akan lebih nekat lagi.

“Jika dalam waktu dekat belum ada respon dari Gubernur itu sendiri, saya pastikan Wija To Luwu akan lebih nekat lagi dalam bergerak. Bahkan Wija To Luwu mengancam akan memblokade full akses jalan urip sumoharjo,” tegasnya.

Yandi juga menuntut agar Mendagri segera mengevaluasi kinerja Gubernur Sulsel.

“Mendagri harus segera mengevaluasi kinerja Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulsel, diajarkan etika komunikasi yang benar dan bijak juga di ingatkan untuk tidak sembarangan dalam melontarkan bahasa yang tidak sepantasnya. Sekaligus menagih janji Gubernur Sulsel yang ingin melakukan pembangunan jalan ke Kecamatan Rampi yang hingga detik ini belum ada action (aksi) dilapngan, malahan Partai Politik (Parpol) sebagai kendaraan politik jauh lebih gesit mengerjakan kebutuhan masyarakat. Mestinya Pemprov Sulsel berkaca di situ, agar dibawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman bisa lebih progres lagi,” tuturnya Yandi.

Lebih lanjut, Yandi juga meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) Lutra agar melakukan tindakan terkait polemik yang sedang memanas tersebut.

“Pemda luwu utara tak semestinya berdiam diri melihat polemik yang terjadi di Kecamatan Rampi, keinginan masyarakat Rampi bergabung ke Sulawesi Tengah (Sulteng) cukup berdasar sebab selama ini tidak ada upaya Pemda melakukan pembangunan jalan ke Rampi, berangkat dari situlah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Indah Indriani selaku Bupati Luwu Utara, sebab ia telah gagal membangun dan mensejahterakan masyarakat Rampi, padahal ini sudah masuk fase kedua,” pungkasnya.

Diketahui, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulimian telah mengeluarkan statemen yang menyinggung masyarakat Rampi ketika menanggapi ancaman warga Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara (Lutra) yang mau pindah ke Poso.

“Katanya ada yang mau keluar dari Sulawesi Selatan ini. Kenapa tidak sekalian keluar dari Indonesia saja,” ujar Gubernur Sulsel saat menghadiri HUT ke-19 Luwu Timur (Lutim), Kamis (12/05/22). (Red/K.A)

0 Comments