UJARAN.BULUKUMBA – Menyikapi isu dugaan dualisme kepengurusan Islamic Center Dato Tiro Kabupaten Bulukumba dikiritik oleh aktivis mahasiswa.
Hal tersebut disampaikan Kabid Advokasi Keluarga Mahasiswa Butta Panrita Lopi (KMBPL), Syachrul Mubarak. Ia menyampaikan bahwa isu dualismenya kepengurusan ICDT tidak perlu terlalu digubris.
“Bupati kan sempat keluarkan statement di media yang mengatakan bahwa adapun isu kepengurusan yang lain itu ilegal. Seharusnya sekelas Bupati tidak usah terlalu ikut campur apatalagi ini masalah keagamaan,” kata Syachrul sapaan akrabnya.
Banyak masalah, lanjut Syahrul, yang seharusnya menjadi prioritas dan urusan Pemerintah Bulukumba dalam hal ini Bupati Bulukumba.
“Jangan banyak atau gila urusan karena ada masalah yang lebih urgent hari ini yakni terkait pelayanan publik di Kabupaten Bulukumba yang dimana pemerintah harus mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih diseluruh organisasi perangkat daerah sebab pelayanan publik di Kabupaten Bulukumba itu masih banyak celah, khususnya di RSUD Sultan Daeng Raja dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan,” tuturnya.
“Selain itu masalah Banjir di Kota Bulukumba harus jadi prioritas utama Bupati Bulukumba bukan malah ikut campur dalam hal yang tidak substansial,” kuncinya.
Sebelumnya diberitakan di media bahwa Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf menegaskan akan adanya kepengurusan ilegal di pengelolaan Islamic Center Dato Tiro.
“Saya tegaskan bahwa dengan dikukuhkannya Pengurus Masjid ICDT Periode 2022-2025 ini, maka semakin menguatkan legitimasi kepengurusan Masjid ini. Sehingga jika ada pihak lain yang mengklaim sebagai ketua atau pengurus Masjid ICDT versi lain maka kepengurusan itu adalah ilegal,” tegasnya beberapa waktu lalu. (red/pensa)
0 Comments