UJARAN, JAKARTA -- Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat di Ciputat Tangrang Selatan menggelar diskusi public bahas arah kebijakan pelaksanaan haji di masa mendatang. Kegiatan tersebut digelar di Restoran Ayam Panggang Situ Gintung, Jum'at (30/8/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam, menekankan dua aspek utama dalam kebijakan haji ke depan: penerapan sistem teknologi dan standar ketat dalam perekrutan pembimbing haji.
Zaenal menjelaskan bahwa penerapan teknologi dan standar ketat sangat krusial untuk memastikan bahwa pembimbing haji tidak hanya kompeten tetapi juga mampu memberikan pengalaman ibadah yang aman, nyaman, dan sesuai dengan tuntunan agama.
“Mengumpulkan umpan balik dari jemaah mengenai pengalaman mereka dengan pembimbing adalah langkah penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan haji ke depan,” ujarnya.
Zaenal juga menegaskan pentingnya obyektivitas Panitia Khusus (Pansus), yang diharapkan tidak hanya terfokus pada kepentingan politik. Pansus diharapkan dapat memberikan solusi nyata untuk perbaikan pelaksanaan haji, sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk.
“Perbaikan regulasi harus menjadi hasil utama dari pansus, dengan harapan rekomendasi tersebut dapat menjadi pedoman baru dalam pelaksanaan ibadah haji,” tambah Zaenal.
Pelaksanaan haji tahun 2024 diakui sebagai salah satu keberhasilan Kementerian Agama, yang berhasil membawa jemaah terbanyak dalam sejarahnya.
“Terlepas dari berbagai pro dan kontra, ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada umat Islam,” ujar Zaenal.
Forum diskusi ini diselenggarakan oleh gabungan organisasi, termasuk Masyarakat Adat Anti Korupsi (MAAKI), Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Kaukus Eksponen Aktivis 98, Gerakan Pemuda Jakarta dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC Tangerang Selatan.
Di kesempatan yang sama, Dr. Ahmad Rivai, Ketua KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Labbaik Ciputat, memberikan apresiasi terhadap upaya Kementerian Agama dalam konteks haji 2024.
Dr. Rivai mengungkapkan bahwa kementerian telah mengadopsi berbagai usulan dari ulama, jemaah, dan masyarakat, serta berhasil memecahkan berbagai masalah yang ada.
“Ini adalah gambaran bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik dan masukan,” kata Dr. Rivai.
Ia juga mencatat bahwa sistem pelaksanaan ibadah haji tahun ini semakin maju dan modern.
“Banyak perbaikan dan inovasi yang dilakukan, dan ini menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih baik dan sukses di tahun ini,” jelas Dr. Rivai.
Terkait dengan isu kuota haji 2024, Dr. Rivai menegaskan bahwa kebijakan kuota sepenuhnya merupakan wewenang Arab Saudi.
“Masalah kuota adalah hasil kesepakatan MOU antara Arab Saudi dan Kementerian Agama. Jadi, jika ini dijadikan dasar oleh pansus, maka harus dipertanyakan,” tutupnya.
Dengan berbagai langkah perbaikan dan inovasi yang diterapkan, pelaksanaan haji 2024 diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi seluruh jemaah.
0 Comments