FRI Desak Pj Bupati Copot Kadis Kesehatan Kolaka Utara, Ketua Umum: Generasi Lebih Penting dari Administrasi

Kadis Kesehatan dan Ketua Umum FRI

UJARAN, KOLAKA UTARA – Ketua Umum Federasi Rakyat Indonesia (FRI), Paskal, menyoroti keras alokasi anggaran yang dianggap tidak berpihak pada kesehatan ibu hamil dan generasi penerus di Kolaka Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 2.539 ibu hamil pada tahun 2023, dengan 379 di antaranya masuk kategori Kekurangan Energi Kronik (KEK). 

Namun, Paskal mengkritik alokasi anggaran untuk pemulihan gizi yang sangat minim, yakni hanya sebesar Rp 850 juta, jauh lebih rendah dibandingkan anggaran untuk kebutuhan administrasi dan alat tulis kantor (ATK) yang mencapai Rp 1,3 miliar.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kolaka Utara lebih mementingkan administrasi dibandingkan kesehatan generasi penerus. Ini adalah bentuk kebijakan yang sangat tidak berpihak pada rakyat," tegas Paskal dalam pernyataannya, Rabu 11 September 2024. Ia menyebutkan bahwa KEK adalah kondisi malnutrisi serius yang berdampak jangka panjang pada kesehatan ibu dan anak. 

Menurut Paskal, alokasi anggaran yang tidak seimbang tersebut sangat mengkhawatirkan, terutama ketika pemerintah daerah justru menggelontorkan dana besar untuk pembangunan gedung puskesmas yang mencapai kisaran Rp 4-5 miliar per gedung. 

"Untuk apa bermegah-megah dengan gedung baru kalau generasi kita tumbuh dalam keadaan gizi buruk dan ibu-ibu hamil dibiarkan tanpa perhatian gizi yang memadai?" ujarnya dengan nada tajam.

Paskal mendesak Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara untuk segera memecat Kepala Dinas Kesehatan yang dianggap gagal mengelola anggaran dan mengutamakan kepentingan administrasi dibanding kesehatan masyarakat. 

"Ini adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi. Kami meminta Pj Bupati untuk bertindak tegas dan segera memberhentikan Kepala Dinas Kesehatan," seru Paskal yang juga ada putra daerah Kolaka Utara.

Selain itu, Paskal juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kolaka Utara. 

"Kami menduga ada ketidakwajaran dalam alokasi anggaran yang lebih besar untuk administrasi ketimbang pemulihan gizi. Sudah saatnya APH turun tangan dan memastikan tidak ada korupsi atau penyalahgunaan dana yang merugikan rakyat," tegasnya.

Kritikan keras dari FRI ini mencerminkan kekecewaan masyarakat atas kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak adil dan tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat. 

"Kolaka Utara membutuhkan pemimpin yang peduli pada kesehatan dan masa depan generasi berikutnya, bukan yang sibuk dengan urusan administrasi," tutup Paskal. (jj)