 |
| Aliansi Pemerhati Demokrasi Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (16/10) |
UJARAN, Makassar – Aliansi Pemerhati Demokrasi Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (16/10) di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel. Massa aksi menuntut netralitas aparat negara, khususnya ASN, TNI, dan Polri, dalam Pilkada 2024. Tuntutan ini disuarakan sebagai langkah menciptakan pemilu yang damai, adil, dan bebas intervensi politik kekuasaan.
Koordinator lapangan aksi, Rangga, dalam orasinya menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas aparat negara selama masa pemilu. Ia menyoroti adanya indikasi sejumlah anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam politik praktis, sebuah kondisi yang menurutnya mengancam netralitas dan keamanan proses demokrasi.
"Kita harus ingat bahwa TNI dan Polri memiliki tugas menjaga keamanan, bukan untuk berpihak atau terlibat dalam kampanye politik. Nyatanya, kita masih melihat beberapa oknum yang melanggar aturan ini," tegas Rangga.
Aliansi ini mengkritik lemahnya pengawasan internal TNI dan Polri terhadap anggota yang diduga melibatkan diri dalam politik praktis.
"Ini adalah bukti bahwa pengawasan dari pimpinan TNI dan Polri belum maksimal. Seharusnya, aparat keamanan berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan mendukung kepentingan politik kelompok tertentu," tambah Rangga.
Dalam aksinya, Aliansi Pemerhati Demokrasi menuntut agar semua ASN, TNI, dan Polri menjaga netralitas sesuai amanat Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut melarang ASN, TNI, dan Polri melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Aliansi juga meminta agar oknum yang terbukti melanggar aturan ini diberikan sanksi tegas.
Rangga menyoroti bahwa netralitas TNI dan Polri sangat penting demi menjaga integritas pemilu dan mencegah terjadinya kekerasan politik. Ia menyampaikan bahwa ketidaknetralan dapat memicu ketegangan politik dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.
"Jika kita ingin pemilu yang aman dan damai, ASN, TNI, dan Polri harus tegas dan tidak boleh berpihak," ujar Rangga.
Aliansi juga mengajak masyarakat luas untuk mengawasi tindakan ASN, TNI, dan Polri selama Pilkada. Mereka berharap kesadaran kolektif ini dapat mendorong aparat negara benar-benar menjaga sikap netral selama masa kampanye dan pemungutan suara.
"Masyarakat harus menjadi mata dan telinga untuk memastikan ASN, TNI, dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis," lanjutnya.
Di tengah dinamika politik Pilkada, Aliansi Pemerhati Demokrasi berharap agar pemerintah dan lembaga terkait segera mengambil tindakan preventif terhadap indikasi pelanggaran oleh ASN, TNI, dan Polri.
“Mari kita wujudkan Pilkada 2024 yang damai, tanpa intervensi kekuasaan, dengan ASN, TNI, dan Polri yang netral,” tutup Rangga.
Aksi unjuk rasa ini diakhiri dengan penyerahan petisi kepada pejabat pemerintah daerah setempat, yang berisi tuntutan resmi untuk mewujudkan netralitas ASN, TNI, dan Polri selama masa Pilkada 2024.
0 Comments