Masa Studi dan Disertasi Bahlil Lahadalia, Sekjen SESMI Minta Publik Lebih Bijak

 

UJARAN, JAKARTA -- Polemik terkait gelar doktoral Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terus menjadi perbincangan di media sosial. Tesis Bahlil disebut-sebut mengalami plagiat dengan tingkat kemiripan hingga 95%, dan masa studinya yang dianggap tidak wajar juga menambah kontroversi. 

Sekjen Serikat Sarjana Muslim Indonesia (SESMI), Andi Hendra Palleteri, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa melakukan verifikasi.

Menurut Hendra, isu plagiarisme ini sangat tidak mungkin terjadi, terutama di kampus bergengsi seperti Universitas Indonesia (UI). Ia menekankan bahwa sebelum seorang mahasiswa bisa mengikuti ujian doktor, disertasinya harus melalui uji kemiripan sebagai syarat mutlak. 

"Di SKSG, disertasi Bahlil hanya memiliki tingkat kemiripan 4%, dan menurut Dekan FEB UI Teguh Daryanto yang mengeceknya sendiri, tingkat kemiripannya bahkan hanya 2%," jelasnya.

Ia menegaskan, hasil uji kemiripan tersebut sudah sangat jelas, sehingga tidak ada masalah terkait plagiarisme pada disertasi Bahlil. "Jadi, isu plagiat ini sebenarnya sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang," tegas Hendra.

Terkait masa studi Bahlil yang hanya 1 tahun 8 bulan, Hendra menilai hal tersebut masih dalam batas wajar. Sebagai perbandingan, ia menyebutkan ada mahasiswa doktoral UI yang berhasil menyelesaikan studinya hanya dalam 13 bulan dan menerima penghargaan dari MURI. 

Selain itu, masa studi Bahlil sudah sesuai dengan Peraturan Rektor UI No. 016 Tahun 2016, yang mengatur bahwa minimal masa studi pascasarjana adalah empat semester.

"Jadi, masa studi Bahlil sudah sesuai aturan, dan ini bukan hal yang aneh di UI," tambah Hendra.

Hendra juga menyoroti bahwa polemik ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak valid. Ia berharap masyarakat bisa lebih fokus mendukung pemerintahan baru Prabowo-Gibran dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. 

"Daripada terjebak dalam berita yang merugikan orang lain, lebih baik kita fokus mendukung pemerintahan baru," tutupnya.