 |
| Sebelum kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 ditandatangani, DPRD Kota Makassar melalui Juru Bicara Badan Anggaran, Ray Suryadi Arsyad, menyerahkan sekitar 40 catatan penting kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar |
UJARAN, MAKASSAR – Sebelum kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 ditandatangani, DPRD Kota Makassar melalui Juru Bicara Badan Anggaran, Ray Suryadi Arsyad, menyerahkan sekitar 40 catatan penting kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Catatan ini diminta untuk segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari proses penganggaran tahun depan.
Dalam Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024-2025 di Kantor DPRD Makassar pada Selasa (12/11), Ray menekankan bahwa sejumlah isu strategis menjadi fokus catatan DPRD untuk Pemkot. Di antaranya mencakup alokasi anggaran yang lebih efisien, peningkatan fasilitas pelayanan publik, penyediaan solusi air bersih, serta rehabilitasi infrastruktur di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar.
"Catatan ini kami serahkan sebagai masukan strategis agar Pemkot dapat mengoptimalkan anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang mendesak," ujar Ray Suryadi Arsyad. Ia menegaskan bahwa perhatian khusus diperlukan untuk sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pelayanan publik dan infrastruktur.
Ray menambahkan bahwa pihak DPRD berharap Pemkot Makassar segera merumuskan solusi untuk masalah air bersih, yang masih menjadi keluhan utama warga. Selain itu, pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk rehabilitasi infrastruktur, terutama yang bersinggungan langsung dengan aksesibilitas masyarakat, dinilai penting agar kualitas layanan publik terus meningkat.
Menanggapi catatan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Makassar, Irwan Adnan, menyatakan bahwa Pemkot siap mengakomodir masukan dari DPRD sebagai langkah optimalisasi APBD 2025. "Catatan yang disampaikan akan menjadi perhatian serius kami agar kebijakan anggaran benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat," jelasnya.
Penyerahan catatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemkot Makassar dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota di masa mendatang.
0 Comments