 |
| Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, menerima kunjungan dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Ruang Rapat Kementerian PU, Kamis (28/11/2024). |
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dody menjelaskan bahwa berdasarkan RPJMN 2025-2029, terdapat beberapa tugas yang memerlukan kolaborasi antar kementerian. Salah satunya adalah penyediaan infrastruktur dasar untuk kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan. "Kami berharap ada arahan lebih lanjut agar bisa bersinergi dengan baik," ujar Menteri Dody.
Kementerian PU sebelumnya juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam penyediaan infrastruktur irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Menteri Dody mengungkapkan pentingnya keterlibatan Kementerian Transmigrasi dalam mendetailkan kebutuhan infrastruktur, seperti jaringan irigasi, jalan, dan anggaran yang dapat dialokasikan.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan bahwa dalam RPJMN 2025-2029, prioritas utama Kementerian PU adalah pembangunan jalan, konektivitas antar kawasan transmigrasi, serta irigasi. "Kami siap mendukung kebutuhan infrastruktur di berbagai kawasan transmigrasi, terutama dalam hal aksesibilitas dan produktifitas pertanian," jelas Wamen Diana.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Kementerian PU, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar untuk kawasan transmigrasi. Ke depan, Kementerian Transmigrasi akan melakukan pendataan lebih mendalam mengenai kawasan prioritas yang memerlukan jalan, infrastruktur pengairan, dan fasilitas umum.
Menurut data dari Kementerian Transmigrasi, terdapat total 419 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, dengan 153 kawasan membutuhkan perhatian khusus. Dari jumlah tersebut, 45 kawasan akan menjadi prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Pemerintah berencana untuk membangun kawasan percontohan terlebih dahulu dengan melibatkan investasi untuk mendukung keberlanjutan program transmigrasi.
Menteri Iftitah juga menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN untuk membangun kawasan transmigrasi. Oleh karena itu, Kementerian Transmigrasi berharap dapat menarik investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kedua kementerian, termasuk Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri K.M. Arsyad. Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan mendukung percepatan pembangunan kawasan transmigrasi di Indonesia.
0 Comments