BPK Ungkap 147 Aset BUMN ID Food Hilang Rp3,32 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait hilangnya 147 aset BUMN ID Food dengan nilai mencapai Rp3,32 triliun. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi VI DPR RI berencana memanggil seluruh jajaran pimpinan ID Food untuk memberikan klarifikasi.

UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait hilangnya 147 aset BUMN ID Food dengan nilai mencapai Rp3,32 triliun. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi VI DPR RI berencana memanggil seluruh jajaran pimpinan ID Food untuk memberikan klarifikasi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menilai hilangnya aset ini merupakan persoalan serius. Ia menegaskan pentingnya dilakukan investigasi mendalam guna memastikan aset negara tidak jatuh ke tangan pihak lain.

“Temuan ini bukan masalah kecil. Kehilangan aset negara sebesar ini harus segera ditindak dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Firnando di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menekankan bahwa hilangnya aset BUMN merupakan pelanggaran hukum besar yang berpotensi merugikan negara secara signifikan. “Kehilangan ini berdampak langsung pada hak penggunaan aset negara yang harus dilindungi,” imbuhnya.

Firnando meminta agar Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, segera memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut. Dirinya bahkan telah merekomendasikan kepada pimpinan Komisi VI agar segera memanggil jajaran ID Food untuk menjelaskan duduk perkara.

“Kami akan memanggil Direktur Utama ID Food untuk menjelaskan detail persoalan ini. Klarifikasi sangat penting demi kejelasan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Firnando mengingatkan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh BUMN untuk memperketat pengawasan dan pengelolaan aset negara. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara agar kasus serupa tidak terulang.

“Pengawasan harus diperkuat. Semua BUMN harus memastikan aset negara dikelola dengan baik dan transparan,” ujarnya.

Selain itu, Firnando juga meminta keterlibatan aktif pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Menurutnya, langkah hukum tegas perlu diambil guna menjaga integritas pengelolaan aset negara.

“Hilangnya aset negara ini adalah tamparan keras bagi pengelolaan BUMN. Pemerintah dan APH harus segera turun tangan,” katanya.

Kasus hilangnya aset senilai triliunan rupiah ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola aset BUMN dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara.