Hanya Di Kemayoran dan Senayan, Indonesia dan Qatar Akan Bangun 1 Juta Rumah

Indonesia dan Qatar resmi bekerja sama dalam Program 3 Juta Rumah untuk mendukung janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Dari total rumah yang akan dibangun, 1 juta rumah akan berbentuk rumah susun di wilayah Jakarta.

UJARAN.CO.ID, JAKARTA — Indonesia dan Qatar resmi bekerja sama dalam Program 3 Juta Rumah untuk mendukung janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Dari total rumah yang akan dibangun, 1 juta rumah akan berbentuk rumah susun di wilayah Jakarta.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengapresiasi masuknya investasi Qatar, namun ia mengingatkan agar pembangunan tersebut tidak menyebabkan kelebihan suplai hunian di Jakarta.

"Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah tentu disambut baik. Namun perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi pembangunan agar tidak terjadi over supply yang dapat mengganggu likuiditas pengembang," ujar Syaiful Huda, Jumat (10/1/2025).

Nota kesepahaman (MoU) kerja sama investasi pembangunan rumah ini ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan perwakilan Qatar, Syekh Abdul Aziz al-Thani, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025). Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rencananya, Qatar akan membangun 1 juta rumah murah berbentuk rumah susun di kawasan Kemayoran hingga Senayan. Pembangunan ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian di Jakarta.

Huda menegaskan, pembangunan harus didasarkan pada kajian mendalam tentang potensi pasokan dan permintaan pasar. "Jika pasokan berlebih dan tidak terserap, maka akan muncul banyak rusun kosong yang tidak berpenghuni. Ini bisa menjadi masalah besar," jelasnya.

Ia juga menyoroti peran penting investor Qatar dalam mendukung pembiayaan program tersebut. Qatar akan bertanggung jawab penuh atas pembangunan 1 juta rumah, mulai dari penyediaan dana hingga pelaksanaan konstruksi, sementara pemerintah Indonesia hanya menyediakan lahan.

"Ini sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya sekitar Rp40,2 triliun, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan Rp35 triliun. Jumlah ini tidak cukup untuk membangun 3 juta rumah/tahun," ujar Huda.

Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII ini menekankan pentingnya optimalisasi peran investor dengan dukungan data yang solid. Data tersebut mencakup status lahan, data masyarakat berpenghasilan rendah sebagai target program, dan regulasi sebagai dasar pelaksanaan.

"Program ini hanya akan sukses jika didukung oleh data yang akurat dan strategi pembangunan yang terstruktur," pungkasnya.