Hingga Mulia Dilantik! DPRD Makassar Desak Pemkot Tunda Lelang Proyek Fisik 2025

Fraksi Mulia DPRD Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menunda lelang proyek fisik 2025 demi sinkronisasi dengan visi dan misi Wali Kota Makassar terpilih pasca-Pilkada 2024.
UJARAN.CO.ID, MAKASSARFraksi Mulia DPRD Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menunda lelang proyek fisik 2025 demi sinkronisasi dengan visi dan misi Wali Kota Makassar terpilih pasca-Pilkada 2024.

Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa penundaan ini penting agar program pembangunan tidak berbenturan dengan kebijakan kepala daerah yang baru. "Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo Subianto," tegas Ray, Jumat (17/1/2025).

Ray menambahkan, seruan ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bersama dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertanggal 11 Desember 2024. SE tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang tidak mendesak hingga kepala daerah resmi menjabat.

"Tujuannya agar transisi pemerintahan berjalan optimal dan pembangunan lebih efektif serta tepat sasaran," ujar Legislator dari Partai Demokrat itu.

Dukungan juga datang dari Muchlis Misbah, anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura yang juga menjabat sebagai Bendahara Fraksi Mulia. Ia menilai langkah ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi anggaran.

"Menghormati proses transisi pemerintahan itu penting. Jangan sampai proyek fisik yang dikerjakan saat ini tidak relevan dengan visi Wali Kota baru. Ini bisa merugikan masyarakat dan pemborosan anggaran," tegas Muchlis.

Muchlis juga menyoroti bahwa Pilkada 2024 menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Makassar ke depan. Karena itu, program fisik sebaiknya dikaji ulang agar selaras dengan pemimpin baru.

Penundaan ini diharapkan memberi ruang bagi pemerintah transisi untuk menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar ke depan. Ini demi kemajuan dan kesejahteraan warga," tutup Muchlis.

Dengan demikian, Fraksi Mulia berharap Pemkot Makassar segera merespons imbauan ini demi mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

0 Comments