Ketua Komisi VIII Ungkap Selama Ini Biaya Visa Dobel Potensi Kerugian Rp 300 Miliar

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama penurunan biaya Haji 2025 adalah penghapusan biaya visa sebesar 300 Saudi Riyal (SAR). Penghapusan ini dilakukan setelah ditemukan adanya anggaran ganda dalam komponen pembiayaan visa jemaah haji.

UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama penurunan biaya Haji 2025 adalah penghapusan biaya visa sebesar 300 Saudi Riyal (SAR). Penghapusan ini dilakukan setelah ditemukan adanya anggaran ganda dalam komponen pembiayaan visa jemaah haji.

Marwan menegaskan, adanya anggaran dobel dalam pembiayaan visa tersebut perlu ditindaklanjuti hingga ke ranah hukum. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran ini.

“Kalau diakui ada anggaran dobel, mestinya ada yang ditangkap. Ini masalah serius, aparat penegak hukum harus bertindak,” kata Marwan, Kamis (9/1/2025).

Menurut Marwan, temuan tersebut telah diungkap oleh Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 dan dilanjutkan oleh Panitia Kerja (Panja) Haji 2025. Berdasarkan hitungan, potensi penyalahgunaan dari komponen biaya visa mencapai sekitar Rp 300 miliar, angka yang dinilai sangat signifikan.

“Dengan penghapusan anggaran dobel ini, pembahasan biaya Haji 2025 menjadi lebih mudah. Potensi anggaran yang diselewengkan sudah tidak ada lagi,” jelas Marwan.

Ia menambahkan, pembahasan biaya haji pada tahun-tahun sebelumnya kerap rumit, terutama terkait komponen biaya visa. Pemerintah sebelumnya sering berdalih bahwa pembiayaan visa adalah kewajiban berdasarkan ketentuan Arab Saudi.

“Jika DPR dan panitia kerja memiliki data yang lengkap, pembahasan bisa lebih cepat selesai. Biaya haji pun bisa ditekan lebih rendah,” ujarnya.

Marwan juga memastikan bahwa meskipun biaya haji mengalami penurunan, pemerintah telah berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada jemaah. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Haji 2025 untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

“Kami tidak ingin kasus serupa tahun lalu terulang. Pada Haji 2024, ada penyalahgunaan kuota tambahan sebesar 4.003 jemaah atau setara 10 kloter, yang melibatkan nilai anggaran besar,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan ibadah haji. “Kami berharap pemerintah lebih berhati-hati agar tidak ada lagi penyalahgunaan seperti ini di masa depan,” tutupnya.

Dengan penghapusan komponen biaya visa, pelaksanaan Haji 2025 diharapkan lebih efisien dan transparan, sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi para jemaah.