Pengprov PELTI Sulawesi Tengah Kecam Pemalsuan Tanda Tangan

Ketua Pengprov PELTI Sulawesi Tengah mengungkapkan kegeramannya terhadap tindakan Rudi Basuki, yang diduga memalsukan tanda tangan dukungan untuk menggulingkan Ketua Umum PP PELTI, Nurdin Halid. Tindakan tersebut dianggap mencemarkan nama baik dan melanggar hukum.

UJARAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Pengprov PELTI Sulawesi Tengah mengungkapkan kegeramannya terhadap tindakan Rudi Basuki, yang diduga memalsukan tanda tangan dukungan untuk menggulingkan Ketua Umum PP PELTI, Nurdin Halid. Tindakan tersebut dianggap mencemarkan nama baik dan melanggar hukum.

Dalam keterangannya kepada media, Ketua Pengprov PELTI Sulawesi Tengah menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan dukungan terhadap gerakan yang disebutnya sebagai “makar”. Ia menyebut dirinya sebagai salah satu pengusung utama Nurdin Halid hingga terpilih secara aklamasi.

“Bagaimana mungkin saya mendukung gerakan seperti itu? Saat pertemuan di Jakarta tanggal 27–28 Desember 2024, posisi saya sedang bertani di kebun. Ini jelas pemalsuan,” tegasnya.

Pemalsuan tanda tangan ini dianggap sebagai tindakan tercela yang bertentangan dengan semangat olahraga. Ketua Pengprov PELTI Sulawesi Tengah juga menilai perbuatan Rudi Basuki telah mencoreng dunia tenis yang seharusnya fokus pada pembinaan atlet, bukan intrik politik.

“Perbuatan Rudi Basuki tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kredibilitas PELTI. Sudah tidak layak dia memimpin PELTI NTT dan harus segera diganti,” tambahnya.

Menurutnya, manuver yang dilakukan Rudi Basuki untuk membujuk beberapa pengurus lain agar mendukung gerakan ini justru menciptakan kegaduhan di dunia olahraga tenis. Hal ini berpotensi merusak fokus organisasi dalam menjalankan tugas pembinaan.

Pengprov PELTI Sulawesi Tengah mendesak PP PELTI untuk segera melakukan evaluasi terhadap posisi Rudi Basuki, baik sebagai pengurus provinsi PELTI NTT maupun di tingkat pusat. Langkah tegas dinilai penting untuk menjaga integritas organisasi dan mengembalikan fokus pada pengembangan olahraga tenis.

“Kami berharap PP PELTI mengambil tindakan segera. Dunia tenis harus tetap bersih dari intrik politik, sehingga fokus pada pembinaan atlet dan prestasi,” tutup Ketua Pengprov PELTI Sulawesi Tengah.

Kasus ini menjadi sorotan di kalangan olahraga tenis dan diharapkan dapat segera diselesaikan demi menjaga nama baik PELTI sebagai induk organisasi tenis di Indonesia.