 |
| Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus kecurangan distribusi MinyaKita, termasuk pengurangan takaran dan peredaran produk palsu. Ia menilai praktik tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan. |
UJARAN.CO.ID, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus kecurangan distribusi MinyaKita, termasuk pengurangan takaran dan peredaran produk palsu. Ia menilai praktik tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan. “Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat,” ujarnya.
Puan meminta aparat penegak hukum menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kecurangan distribusi MinyaKita. Ia menekankan pentingnya keadilan bagi masyarakat dan mendorong pengusutan seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan terjadi. “Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan,” ujarnya.
Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan 14 direktur perusahaan sebagai tersangka terkait ketidaksesuaian takaran MinyaKita dengan label kemasan. Modus operandi pabrik tersebut adalah mengurangi isi kemasan 1 liter menjadi 750-800 mililiter.
Selain itu, polisi membongkar produksi MinyaKita palsu beromzet ratusan juta per bulan di Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengemas ulang minyak curah dengan label MinyaKita dan mengurangi isinya menjadi 750 mililiter.
Puan menuturkan, rentetan kasus pemalsuan MinyaKita menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang dapat dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. “Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kurang maksimalnya sistem pengawasan yang memungkinkan pelaku memalsukan isi MinyaKita tanpa terdeteksi sejak awal,” ujarnya.
Untuk mencegah kasus serupa, Puan meminta Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan BPOM agar terlibat dalam pengawasan dan inspeksi berkala. Ia khawatir peredaran MinyaKita palsu berdampak pada kesehatan masyarakat. “BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi,” ujarnya.
Puan juga mengingatkan Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan, sehingga setiap rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat. “Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya hukuman berat bagi pelaku kecurangan takaran produk dan pemalsuan pangan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan. “Hukuman berat bagi pelaku kecurangan takaran produk dan pemalsuan pangan juga harus dipastikan agar memberikan efek jera,” ujarnya.
Sebelumnya, Puan menyatakan DPR akan mengusut lebih jauh terkait temuan beredarnya MinyaKita yang tak sesuai takaran. DPR akan melakukan penelusuran langsung mengenai kasus MinyaKita yang isinya dikurangi oleh produsen nakal.
Hari ini, jajaran DPR meninjau Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk mengecek standarisasi takaran MinyaKita. Dalam sidak ini, DPR mendapati minyak goreng kemasan selain merek MinyaKita yang isinya juga tidak sesuai dengan kapasitas takarannya.
0 Comments