 |
| Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa validasi datamenjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, di Ruang Rapat Wali Kotapada Rabu (26/3/2025). |
UJARAN.CO.ID, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa validasi datamenjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, di Ruang Rapat Wali Kotapada Rabu (26/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot Makassar dan BPS dalam menyediakan statistik sektoral yang akurat. Ia menegaskan bahwa data yang tidak valid dapat mengarah pada kebijakan yang tidak tepat sasaran. “Kita harus berbicara menggunakan data yang valid. Jangan sampai metodenya bagus, tetapi sumber datanya tidak akurat,” ujarnya.
Sebagai upaya meningkatkan akurasi data, Munafri menyebutkan bahwa BPS Makassar akan menyusun program “Kelurahan dalam Angka” yang menghadirkan data hingga tingkat kelurahan. “Dengan adanya data ini, setiap kelurahan memiliki informasi yang lebih detail untuk mendukung kebijakan di tingkat lokal,” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota Makassar meminta agar dilakukan penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebagai indikator efisiensi investasi di kota tersebut. Menurutnya, ICOR dapat menunjukkan sejauh mana efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. “Bisa dihitung seberapa besar pengeluaran pemerintah dan seperti apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini penting untuk memastikan dana publik digunakan secara optimal,” ujarnya.
Ke depan, Munafri menginginkan sistem pendataan yang lebih terintegrasi hingga tingkat by name, by address, sehingga program pemerintah dapat lebih akurat dan tepat sasaran. “Seluruh warga harus tercover dalam program pemerintah agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menegaskan bahwa data yang akurat sangat krusial dalam mendukung kebijakan pemerintah. Ia menyoroti peran strategis Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang menyumbang 34% dari total perekonomian Sulsel. “Kebijakan yang diambil di Makassar sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi provinsi secara keseluruhan,” ujarnya.
Lebih lanjut, BPS Makassar telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan literasi statistik di masyarakat, salah satunya melalui program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik). Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya data dalam perencanaan pembangunan. “Kami terus mendorong literasi statistik agar data yang dikumpulkan lebih akurat dan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, BPS juga tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026, yang bertujuan memperoleh data komprehensif tentang kondisi perekonomian di Makassar. Sebagai langkah awal, pada tahun 2025, BPSakan melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk memperkirakan jumlah penduduk dan karakteristik demografi di antara periode sensus penduduk. “SUPAS 2025 akan menjadi dasar bagi kebijakan demografi dan ekonomi Makassar ke depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, BPS Kota Makassar juga memaparkan kondisi makro sosial ekonomi kota saat ini, termasuk pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan sektor pariwisata. Dengan kerja sama yang erat antara Pemkot Makassar dan BPS, diharapkan pembangunan berbasis data dapat semakin optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.
0 Comments