 |
| PHK massal buruh Indonesia disebut Said Iqbal sebagai dampak langsung dari kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menaikkan tarif impor barang hingga 32 persen. |
UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan kabar mengejutkan bagi dunia ketenagakerjaan nasional. Ia mengatakan bahwa usai Lebaran 2025, Indonesia akan menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kedua yang dipicu oleh kebijakan perdagangan internasional.
“Setelah Lebaran ini, buruh Indonesia akan menerima kabar tidak menggembirakan, karena gelombang PHK kedua sedang mengintai,” ujarnya.
PHK massal buruh Indonesia disebut Said Iqbal sebagai dampak langsung dari kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menaikkan tarif impor barang hingga 32 persen. Kebijakan ini menyebabkan harga barang produksi Indonesia menjadi lebih mahal dan kalah bersaing di pasar Amerika.
“Kenaikan tarif dari Amerika Serikat ini menurunkan permintaan terhadap produk Indonesia sehingga perusahaan harus mengurangi produksi, bahkan melakukan PHK,” ujarnya.
Sebelum Lebaran, tim KSPI dan Partai Buruh juga menemukan indikasi adanya ancaman krisis tenaga kerja dari hasil investigasi langsung ke lapangan. Mereka melihat sejumlah perusahaan tengah berupaya menghindari PHK dengan berbagai format efisiensi.
“Beberapa perusahaan dalam kondisi goyah, mencari cara bertahan agar tidak melakukan PHK, tapi tanpa intervensi negara, gelombang PHK tetap akan terjadi,” ujarnya.
Sektor industri terdampak PHK disebutkan mencakup tekstil, garmen, sepatu, elektronik, serta makanan dan minuman. Kebanyakan perusahaan ini merupakan milik investor asing yang mudah memindahkan investasi ke negara lain jika dianggap tidak menguntungkan.
“Perusahaan-perusahaan itu mayoritas milik investor asing, dan jika situasi tidak kondusif, mereka bisa dengan cepat relokasi ke negara yang tarif impornya lebih rendah,” ujarnya.
Said Iqbal mengkritik pemerintah yang dinilainya belum memiliki langkah konkret dalam menghadapi dampak kenaikan tarif AS terhadap sektor ketenagakerjaan nasional.
“Hingga saat ini, belum ada strategi nasional untuk mengantisipasi ancaman PHK massal akibat kebijakan perdagangan Amerika,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah diplomasi ekonomi melalui renegosiasi perdagangan internasional dengan Amerika Serikat. Hal ini disebutnya sebagai jalan penting untuk menyelamatkan lapangan kerja buruh Indonesia.
“Pemerintah harus segera melakukan re-negosiasi dagang dengan AS agar ada celah pengurangan tarif yang bisa dimanfaatkan industri dalam negeri,” ujarnya.
Salah satu strategi yang diusulkan KSPI dan Partai Buruh adalah mengubah penggunaan bahan baku industri agar berasal dari Amerika Serikat, bukan lagi dari Tiongkok atau Brasil. Ini dinilai dapat meringankan beban tarif ekspor Indonesia.
“Jika Indonesia memakai kapas dari Amerika, bukan dari Tiongkok atau Brasil, ada kemungkinan tarif akan lebih ringan,” ujarnya.
Said Iqbal juga menekankan pentingnya negara hadir secara aktif melindungi kepentingan buruh, bukan hanya menyerahkan nasib mereka pada mekanisme pasar global. Menurutnya, kondisi ekonomi global tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan PHK massal tanpa solusi.
“Negara harus hadir dan menjamin kepastian kerja bagi buruh, karena ini menyangkut nasib jutaan keluarga pekerja,” ujarnya.
0 Comments