6 Propemperda Disetujui, Sekda Sinjai Berterimakasih

  • Share

UJARAN.SINJAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai menyetujui 6 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang diuslkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sinjai dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Sinjai, Kamis (26/11/20) Kemarin.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Andi Zainal mengatakan bahwa berdasar pada Undang-undang (UU) Nomor 15 tahun 2019, Propemperda tahun 2021 harus ditetapkan pada tahun 2020.

“Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 15 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2019 bahwa Propemperda itu ditetapkan pada tahun N Mines I. Artinya Propemperda tahun 2021 harus ditetapkan pada tahun 2020. Undang-undang nomor 15 tahun 2019 juga mengatur bahwa Propemperda itu ditetapkan sebelum ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ABPD 2021,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa DPRD Sinjai mengusulkan satu Ranperda inisiatif.

“Enam Ranperda yang diajukan Pemda dan satu Ranperda inisiatif DPRD telah mendapat persetujuan dalam pleno DPRD. Untuk Ranperda inisiatif DPRD, merupakan delegasi dari undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang penggunaan kawasan pedesaan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekda Sinjai, Akbar pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada DPRD Sinjai yang telah membahas dan menyetujui Propemperda tahun 2021 tersebut.

Diketahui, enam Propemperda yang mendapat persetujuan DPRD Sinjai antara lain, Perda Penanggulangan Kemiskinan, Perubahan atas Perda nomor 18 tahun 2013 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, perubahan atas Perda nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yang meliputi penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan serta penyesuaian indikator capaian RPJMD.

Perda Penyelenggaraan Transportasi yang meliputi, Ketentuan Umum, Asas, Ruang Lingkup, Kewenangan, Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Pengawasan Penyidikan, Sanksi Administrasi dan ketentuan Pidana.

Perda Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang meliputi, Izin Lokasi Pengelolaan Limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah B3 pada Skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli, Izin penyimpanan Sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan, Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3, Pengawasan Status Tanggap Darurat dan Pengawasan Penanggulangan Kecelakaan Limbah.

Serta Perda Pajak Daerah meliputi, Perluasan Basis Data Daerah, Perluasan Tarif Beberapa Pajak Daerah dan Penambahan Obyek Pajak. (Kasmir)

Facebook Comments

Baca Juga :  KT Lembang Lohe Salurkan Firman Tuhan
banner 120x600
  • Share