Deglow Makassar Tak Paham Regulasi, PKPM Layangkan Somasi Kedua

  • Share

UJARAN.MAKASSAR – Perselisihan normatif dari pengaduan salah satu karyawan House Of Dura atau Deglow Makassar belum mendapatkan titik temu, pasalnya karyawan berinisial (S) telah mengabdi kurang lebih 16 tahun, namun tak diberikan upah sesuai UMK/UMP bahkan tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan secara resmi atas nama perusahaan.

Sedang diketahui, hak normatif pekerja adalah upaya dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perjanjian Kerja, dan Peraturan Perusahaan yang mengikat antara pekerja dan pengusaha.

Menanggapi hak normatif karyawan tersebut yang belum menemukan titik temu, Ketua Posko Koalisi Pengaduan Masyarakat (PKPM), Hadi Soetrisno menyampaikan dengan tegas tidak menerim penawaran yang diberikan pihak House Of Dura Makassar yang diwakili oleh suami Erni Darwi, yakni Rudianto.

Menurut Hadi, penawaran yang diberikan tidak sejak dengan regulasi yang ada, dimana pihak perusahaan menawarkan dua pilihan, yakni jika kekurangan upah diberikan senilai Rp 10 juta sejak masa kerja 2004 hingga saat ini, maka karyawan berinisial (S) bersedia membuat surat pengunduran diri, yang kedua bekerja di perusahaan Rudianto tidak lagi di House Of Dura Makassar.

“Saya dengan tegas menolak atas penawaran itu, yang mana mencederai Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh Pemerintah, itupun nilai 10jt yang disepakati sangat jauh dari hasil perhitungan yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang ada, kami meminta kekurangan upah yang disepakati tidak menggangu hak karyawan tetap bekerja seperti biasa dan diberikan upah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,” tegas Hadi.

Oleh karena itu, pihak PKPM melayangkan somasi kedua kepada House Of Dura atau Deglow Makassar sebab tidak mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat pemerintah.

“Kalau pihak perusahaan berdalih mengatakan usahanya mengalami kerugian untuk menghindari hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan maka kami sarankan untuk dilakukan PAILIT sesuai dengan mekanisme Perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Facebook Comments

Baca Juga :  Menjaga Kultur dan Budaya, HMJ PMI/Kessos Gelar Camp dan Ceremony Milad
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *