Maraknya Oknum Yang Mencatut Lembaga KPK, Ketua KPK Ingatkan Aparat Hati-hati

  • Share
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firil Bahuri.

UJARAN.JAKARTA – Adanya laporan dan informasi yang diterima KPK terkait pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencatut nama KPK disejumlah daerah seperti Bengkulu pada bulan Januari lalu, Bireuen, Aceh Bulan Juli lalu, dan Agustus Lalu terjadi di Ciamis, Jawa Barat direspond tegas oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firil Bahuri.

“Modus operandi yang mereka lakukan yaitu menakut-nakuti akan membongkar dan menangkap aparatur pemerintah di daerah yang diduga bermain dalam proyek pembangunan di wilayahnya atau pihak swasta yang mendapatkan dana hibah dari penyelenggara negara,” ujar Firli Bahuri, Kamis (17/09/20).

Firli juga menuturkan bahwa banyak aparatur pemerintah yang berintegritas yang dapat menjaga nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi. Akan tetapi tidak sedikit pula aparat pemerintah yang mau jadi sapi perah petugas KPK gadungan sehingga wajar jika pihak mempertanyakan integritas mereka sebagai pemimpin.

Memang benar istilah Bang Napi, kata Ketua KPK Firli Bahuri bahwa kejahatan bukan hanya ada karena ada niat pelaku tetapi juga ada karena kesempatan. Dimana pelaku kriminal mencatut nama KPK,. kini melirik perhelatan pilkada serentak dan pandemi sebagai ladang baru yang berpotensi untuk menjalankan usaha jahatnya.

“Masyarakat harus waspada terhadap pihak yang mengaku KPK ataau bekerjasama dengan KPK dengan membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat calon kepala daerah untuk ikut serta dalam Pilkada 2020 dengan meminta imbalan sejumlah uang,” ungkap Firli.

Sementara itu, LHKPN dilaksanakan secara online melalui elhpkn.kpk.go.id dan gratis sesuai Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020.

“KPK mendapatkan informasi ad beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai dan mitra KPK di Banten dan Jawa Barat menawarkan bantuan. Bahkan, KPK Gadungan tersebut sesumbar dapat membantu calon Kepala Daerah untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN,” terangnya.

Sekali lagi ia tegaskan, tidak ada biaya apapun untuk mengisi LHKPN dan tidak ada peluang sekecil apapun untuk mengindari proses pemeriksaan itu.

Tak hanya dalam proses Pilkada, Firli juga mengungkapkan adanya tindakan pemerasan dalam penanganan Covid-19 yang mengatasnamakan KPK.

Atas beberapa momentum yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, KPK melalui unit Kordinasi Wilayah Pencegahan Korupsi secara intensif melakukan pendampingan dan monitoring terhadap upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19.

“Mudah-mudahan langkah ini dapat membatalkan niat serta aksi KPK gadungan dan yang paling penting dapat menjadi imun anti korupsi bagi aparatur pemerintah di daerah agar tidak tergoda bisakan jahat berperilaku koruptif mengingat anggaran Covid-19 sangat besar sekali,” harapnya.

Dalam kesempatan ini juga Ketua KPK mengkonfirmasi bahwa KPK tidak memiliki kantor cabang di wilayah manapun.

“Segera laporkan pada kepolisian setempat dan jangan lupa untuk diinformasikan kepada KPK jika kedatangan tamu yang tak diundang itu,” tutupnya. (Red/Pensa)

Facebook Comments

Baca Juga :  Gubernur Sulsel Tak Sendirian Ditangkap KPK, Siapa Saja?
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *