OPINI: Jejaring Politik Dinasti, Wajah Demokrasi Masa Kini

  • Share
Ilustrasi.

UJARAN.OPINI – Dinamika perpolitikan Indonesia semakin menunjukkan penguatan dinasti politik. Terlihat jelas dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan tahun 2020. Berdasarkan hasil hitung cepat dari lembaga survey dan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU), sederet kandidat yang terafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat memenangi pesta politik lima tahunan tersebut.

Membahas perihal dinamika politik, salahsatunya Provinsi Banten juga tidak lepas dari politik dinasti dimana keluarga mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Para kandidat calon kepala daerah tersebut dari keluarga Ratu Atut dan dipastikan menyapu kemenangan di tiga daerah; Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan.

Dan yang paling tersoroti Keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada dalam deretan tersebut. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa unggul telak atas pasangan Bagyo-Supardjo di Pilwalkot Surakarta. Pasangan Gibran-Teguh mengantongi 87,15% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

banner 336x280

Kemenangan Gibran akan menjadikan Jokowi sebagai presiden pertama di Indonesia yang memiliki anak menjabat kepala daerah. Catatan sejarah baru ini, pun ditorehkan Jokowi hanya dalam waktu enam tahun kepemimpinannya.
Selain itu menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman unggul atas pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi di Pilwalkot Medan. Pasangan Bobby-Aulia mengantongi 55,29% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politik. Walaupun mereka adalah seorang pendatang baru dalam dunia perpolitikan, namun mereka mendapat dukungan dari partai terbesar yaitu Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP, yang merupakan partai pengusung Jokowi.

Bahwa dapat dilihat bagaimana kemudian dinasti politik keluarga dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya dapat memburuk menjadi dinasti nepotisme di Indonesia. Oleh karena itu, sebuah dinasti politik baru sedang terbentuk di negara demokrasi ini.

Baca Juga :  OPINI: Menyoal UINAM Sebagai Penyandang Kampus Akreditasi A

Menggambarkan sangat jelas bahwa para penguasa akan mengerahkan keluarga dan kerabatnya untuk masuk ke dunia politik. Mereka tidak melihat sisi calon dari politisi atau bukan. Karna jika mereka hanya warga negara atau politisi biasa, mereka tidak akan mendapatkan tiket itu dengan mudah untuk maju dalam pilkada. Bisa kita lihat, begitu mudahnya karna ada campur tangan kekuasaan ditangan orang terdekatnya dan dibantu oleh para pengusung untuk melanggengkan misi para kapitalis dan orang orang yang ingin berkepentingan kedepan nya sehingga bisa berjalan dengan baik.

Dampak dari Nepotisme ini, adalah berkumpulnya kekuasaan di satu tangan dengan sokongan dari orang-orang di lingkaran kekuasaan yang sudah ada. Lingkaran dinasti politik itu kemudian akan saling menjaga kepentingan satu sama lain. Karna dibawah kekuasaan nya pasti akan dikerahkan dari mulai keluarga dan kerabat untuk masuk dalam dunia politik.

Baca Juga :  Hak Pemilih dan Kewajiban Bawaslu

Hidup dalam naungan sistem Demokrasi saat ini, memberikan banyak kesempatan kepada orang-orang kapitalis untuk menjadikan kekuasaan terus berada dalam genggaman mereka. Politik Dinasti di Indonesia merupakan satu hal yang memang direncanakan untuk terjadi agar kerabat dekat mereka bisa maju untuk mencalonkan diri maju menjadi kepala Daerah.

Tidak peduli dengan kinerja yang ia miliki mampu atau tidaknya ia dalam bidang yang ia naungi kelak. Yang terbesit dalam hati mereka adalah mengambil kesempatan yang ada untuk bisa dimanfaatkan, seolah ingin mendirikan dinasti politik agar kekuasaan tetap mereka miliki. Dinasti politik, dinegeri demokrasi menjadi paradoks. Karena Satu sisi negara telah jalankan demokrasi tapi sisi lain demokrasi itu justru menyuburkan politik dinasti.

Dinasti politik membuat semakin mudahnya membuat kebijakan yang berstandar pada untung rugi. Suara rakyat pun tak jadi prioritas demi kepentingan oligarki. Halal harom pun bias dalam demokrasi. Suara rakyat slogan demokrasi semakin tak terlihat dan semakin terhapuskan. Ajang Pilkada yang seharusnya menjadi upaya untuk menyelamatkan nasib rakyat negeri ini juga telah bergeser ke arah politik kepentingan. Jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanya menjadi pemanis buatan. Sejatinya yang ada hanya dari oligarki, oleh oligarki dan untuk oligarki.

Berbeda di dalam Daulah Islam, dalam system khilfah tidak mengenal dinasti politik ketika dibutuhkan seorang pemimpin. Cara untuk memperoleh pemimpin dimasa Daulah Islam adalah dengan cara baiat yang sudah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Saw. Yang mana baiat ini rakyatnya langsung yang memilih dengan keikhlasan hati rakyat sendiri, tidak ada paksaan dan iming-iming dari kalangan-kalangan tertentu yang ingin meraih kekuasaan.

Baca Juga :  Belajar dari Drama Start-Up! Sebelum Tersesat Sisi Utopis Perusahaan Rintisan

Tak ada solusi lain untuk menghentikan laju dinasti politik ini selain dengan menggunakan sistem yang berasal dari Sang Maha Tahu segala-galanya yaitu sistem Islam. Sistem Islamlah yang terjamin mampu menghasilkan para politisi amanah, bertanggung jawab; memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas; Serta mewujudkan calon pemimpin yang beriman dan bertakwa. Mereka mencalonkan diri dan dicalonkan karena panggilan keimanan. Berbekal tujuan akhirat dan berdiri untuk kemaslahatan umat. Kepemimpinannya juga demi menerapkan aturan Allah subhanahu wa ta’ala, bukan yang lain. Dengan demikian, hanya Islam yang dibutuhkan umat, bukan sistem fasad semisal Demokrasi. Wallahu A’lam Bi Ash-Shawab

Penulis: Riska Nilmalasari (Aktivis Muslimah)

Facebook Comments

banner 120x600
  • Share