Pemuda Tamalate Unjuk Rasa, Orator : Gubernur Sulsel Bertanggungjawab Atas Pulau Kodingareng

Aksi Aliansi Pemuda Tamalate Makassar, di Depan Kantor DPRD Sulsel.

UJARAN.MAKASSAR – Aliansi Pemuda Tamalate Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (28/9/2020).

Dalam aksi itu, mereka mendesak Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bertanggung jawab terhadap warga di Pulau Kodingareng, Pulau terluar di kota Makassar atas indikasi kerusakan lingkungan karena aktifnya pengerukan pasir di kawasan tersebut.

Sebab, sejak aktifnya pengerukan pasir laut yang dilakukan kapal Quen Of Netherlands milik PT Royal Boskalis (perusahaan asing) yang diinisiasi PT Pelindo IV di daerah tangkap nelayan telah terjadi kerusakan lingkungan, rusaknya terumbu karang di area tersebut hingga berdampak ke mata pencaharian warga, kian menurun.

Selain itu, para demonstran menilai jika pengerukan pasir laut di kawasan Pulau Kodingareng terus dilakukan pembiaran, demi kebutuhan pembangunan mega proyek pelabuhan Makassar New Port (MNP) akan memberikan dampak terbesar, adalah Pulau kodingareng kemungkinan akan tenggelam

“Akhir-akhir ini sering kita lihat aktivitas pengerukan pasir yang dilakukan PT Royal Boskalis di Pulau Kodingareng Makassar, sebuah perusahaan asal Belanda ini sudah beroperasi sejak Desember 2019 lalu, tentunya memberikan dampak buruk bagi masyarakat pulau kodingareng,” teriak salah satu orator aksi.

Para demonstran juga membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait aktifnya pengerukan pasir laut di kawasan pulau Kodingareng. Antaranya, meminta kepada Presiden Jokowi Dodo untuk turun meninjau langsung eksploitasi yang dilakukan PT Royal Boskalis.

Aliansi Pemuda Tamalate Makassar, menuntut Gubernur Sulsel untuk bertanggung jawab kebutuhan sehari-hari nelayan kodingareng dan pemukiman layak huni ketika terjadi bencana ekologi.

Tak kalah penting, mereka menuntut Polairud Polda Sulsel untuk berhenti mengkriminalisasi nelayan Kodingareng. Dia juga meminta kepada DPRD Sulsel melaksanakan rapat dengar pendapat dengan seluruh pihak terkait (Pemprov Sulsel, Dinas Lingkungan Hidup, Pelindo IV dan Polairud).

Dalam aksi ini, demonstran juga memberikan ultimatum bahwasanya jika kurung waktu 6 x 24 jam tuntutan mereka tidak diindahkan maka akan kembali menggelar aksi.

“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan turun kembali dengan gerakan massa yang lebih besar,” tegas sang orator (Red/Pensa)

Baca Juga :  Kapolsek Biringkanaya Ajak Warga Patuhi Protokol Kesehatan Lewat Talk Show Radio Celebes

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Dipimpin Kanit Dikyasa, Satlantas Polres Gowa Tingkatkan Kualitas Dengan Senam Lantas

Mon Sep 28 , 2020
UJARAN.GOWA – Personil Satuan Lalulintas (Sat Lantas) Polres Gowa kembali melaksanakan 12 gerakan pengaturan lalu lintas dan senam penguatan fisik guna mencegah penyebaran Covid-19 di Lapangan Apel Polres Gowa, Senin (28/09/20) pagi tadi. Terlebih dahulu Satlantas Polres Gowa yang dipimpin langsung Kasat Lantas, AKP Mustari menggelar apel pagi yang dilanjutkan gerakan pengaturan lantas yang dipimpin oleh Kanit Dikyasa, Ipda Misbar, diikuti oleh seluruh personil Satlantas Polres Gowa. Mustari mengungkapkan, kegiatan tersebut […]