banner 1200x130

Polres Gowa Gelar Perkara Penyerobotan, LKBH Makassar Desak Terlapor H Abd Latif Hafid Ditersangkakan

  • Bagikan
banner 400x130
Gelar perkara penyerobotan lahan, di Ruang Rapat Kantor Polres Gowa

UJARAN.GOWA – Polres Gowa menggelar Perkara Penyerobotan yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Polisi Resort Gowa. Senin, (07/09/20)

Pada kegiatan tersebut pihak Pelapor Kulle Daeng Buang beserta pendamping hukum dari LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar), Terlapor Haji Abdul Latief Hafid beserta kuasa hukumnya, BPN Gowa (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa), dan pihak Polres Gowa yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polres Gowa.

Direktur LKBH Makassar, Muhammad Sirul Haq pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa BPN Gowa memperjelas terkait perkara tersebut.

“BPN Gowa telah memaparkan dalam gelar perkara bahwa sertifikat pelapor Kulle Daeng Buang yang terdaftar secara legal berdasarkan aturan baru karena telah melalui proses Plotting digital, dan terlapor Haji Abdul Latief Hafid memagari tanah dengan sertifikat yang belum di Plotting dan bukan atas namanya,” tegasnya

Sementara itu, menurut Bethel, Advokat pendamping LKBH Makassar mengutarakan hal yang berbanding balik bahwa sertifikat tersebut belum jelas.

“Sertifikat terlapor itu sertifikat melayang yang tidak jelas posisinya, sehingga merugikan pelapor yang sejak turun temurun menggarap lokasi, terlapor terlalu memaksakan diri mengupayakan lahan itu dengan mencaplok tanpa ada pemetaan yang dilakukan langsung melakukan pemagaran,” ujarnya

Sedangkan berdasarkan fakta, terlapor memiliki sertifikat 83 terbit 1977 dengan luas 6.443M2, merupakan sertifikat pelepasan hak dari Buku ke Terlapor, tapi kemudian terlapor sudah menjual lahan itu kepada Andi Nasirun Thahir, sehingga atas tanah tersebut terlapor pun sudah tidak memiliki hak.

Sementara pelapor Kulle Daeng Buang, memiliki sertifikat yang diterbitkan BPN Gowa dengan nomor 02797, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah terdaftar resmi dan diakui BPN Gowa karena telah melalui pemetaan digital dengan Plotting sehingga tidak mungkin tertindis sertifikat lainnya.

“Inilah yang kami sangat sayangkan, BPN Gowa tidak secara tegas untuk tidak mengakui lagi sertifikat terlapor Haji Abdul Latief Hafid karena tidak berlaku lagi, tidak adanya pembaharuan sertifikat karena telah terjadi pemekaran wilayah dan belum ada Plotting pemetaan digital sehingga layak diabaikan bukti terlapor,” tutur Haji Abdul Malik Sommeng, paralegal LKBH Makassar saat usai gelar perkara.

Muhammad Sirul Haq, juga mengutarakan bahwa Penyidik Reskrim Polres Gowa harusnya segera menetapkan tersangka.

“Untuk itu berdasarkan bukti-bukti yang kuat terpaparkan dalam gelar perkara selayaknya penyidik Reskrim polres Gowa segera menetapkan terlapor sebagai tersangka,” tegas Direktur LKBH Makassar tersebut.(Ril/ Tynha)

Facebook Comments

Baca Juga :  TMMD ke-109 Kodim 0612 Berikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *