Revelansi Konsep Pajak Abu Yusuf dan Perpajakan Indonesia

  • Share
Foto : Penulis (Endri Hartono)

UJARAN.OPINI – Perekonomian yang baik pada suatu negara akan menunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih baik pula, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara guna mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Salah-satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui sektor pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017, tentang UU KUP Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang Terutang oleh orang Pribadi atau badan yang sifatnya memaksa ini berdasar pada Undang-Undang, untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan imbalan baik itu secara lansung. Pajak merupakan aspek keuangan yang sangat penting karena pajak menjadi salah-satu sumber pendapatan terbesar suatu Negara dan memiliki peranan dalam kehidupan bernegara.

Abu Yusuf salah seorang cendikia muslim yang dikenal memiliki sumbangsih pemikiran ekonomi islam memberikan gagasannya mengenai system perpajakan dalam buku Al Kharaj. Jika dilihat Abu Yusuf sangat menekankan terhadap pengawasan pemungutan pajak, ini agar para pemungut pajak ini tidak terhindar dari penyelewengan seperti tidakan korupsi, tindakan penindasan dan lain sebagainya. Karena tugas penguasa menurut Abu Yusuf adalah yang menghapus penindasan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Lebih lengkap, Abu Yusuf menguraikan kondisi tentang perpajakan yaitu, Harga minimum yang dapat dibenarkan, tidak menindas para pembayar pajak, pemeliharaan harta benda yang sehat, manfaat yang di peroleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak dan pada pilihan antara beberapa alternative peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda , yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak. Abu Yusuf, menekankan tentang Kesanggupan Membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak.

Selain itu dalam kitab ini juga, Abu yusuf memiliki pemikiran untuk mengganti system pajak dari wazifah ke muqasamah. Menurutnya, muqasamah lebih adil bila diterapkan sebab muqasamah ialah system pemungutan pajak yang dilaksanakan bersumber pada nilai yang tidak senantiasa ataupun berganti dengan memikirkan pada presentase pemasukan serta tingkatan keahlian. Lain halnya dengan wadzifah yang penentuan pemungutan pajaknya di tentukan dengan nilai tetap. yang dalam rangka pencapaian ekonomi yang berkeadilan maka sistem ini di gantikan.

Dalam administrasi kharaj, Abu Yusuf menentang praktik taqbil, karena sistem inin dalam pengumpulan dan menghimpun kharaj seseorang dari penduduk lokal yang meminta ke penguasa untuk bertanggung jawab di wilayahnya. Ia sendiri yang menciptakan sasaran penerimaan, sedangkan pemerintah lokal lumayan menerima hasilnya bagaikan penerimaan bersih. Para mutaqabbil ini seringkali berlaku yang mempermalukan rakyat secara tidak hormat, kejam dan tidak menghiraukan penderitaan rakyat karena mereka hanya mementingkan kepentingan sendiri. Mereka juga menawarkan agar pemerintah dalam persoalan kharaj harus memiliki departemen khusus yang terlatih dan professional.

Dengan mengulas konsep perpajakan yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, penting untuk melihat bagaimana relevansi teori tersebut terhadap konsep perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia

1. Tarif Proporsional atau muqasamah
Menurut Abu Yusuf dalam metode pajak secara proporsional dapat mendorong peningkatan produksi penanam sehingga dapata meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah. Abu Yusuf mengusulkan pajak proporsional atas hasil pertanian dengan menggantikan sistem pajak tetap (lumpsum system). Karena dalam Sistem proporsional lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi automatic stabilizer bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam. Dari pendapat di atas, Abu Yusuf menginginkan terdapat rasa keadilan untuk segala masyarakat negeri. Di Indonesia sendiri Tarif pajak yang digunakan sangat beragam beragam, ada tarif progresif yang diterapkan pada PPh, ada juga tarif proporsional yang diterapkan pada PBB dan PPN.

2. Sistem Pemungutan Pajak Qabalah atau Self Assesment
Prinsip self assesment, ini memerikan kepercayaan, kewenagan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar dengan menghitung dan pemperhitungkan pajak yang digunakan. Abu Yusuf Dalam kitab Al kharaj menjelaskan bahwa sistem yang berlaku sebelumya menggunakan sistem Qabalah. Yaitu sistem pemungutan kharaj dimana seseorang dari masyarakat mengajukan dirinya kepada pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pemungutan kharaj di wilayahnya yang menimbulkan kezaliman Abu Yusuf memberikan solusi bahwa dalam persoalan pajak, pemerintah harus pempunyai lembaga khusus dan petugas pajak yang profersional.

3. PBB atau Kharaj
Jika dibandingkan al-kharaj yang ditetapkan abu yusuf, maka Pajak Bumi Bangunan (PBB) mempunyai perbedaan. Perbedaannya yaitu kharaj diberlakukan untuk lahan pertanian sedangkan PBB untuk semua jenis tanah. Kharaj diberlakukan buat kalangan kafir yang kalah dalam peperangan serta tidak memilah buat masuk islam, sebaliknya PBB diberlakukan buat seluruh corak negeri tanpa terkecuali. Adapun dalam tarif PBB sebesar 0,5% sedangkan dalam tarif penggunakan sistem muqasamah yaitu1 dirham dengan 26,112 kg gandum, jika 2,5% jika irigasi 1/5,5 jika membutuhkan biaya, di Indonesia sangat cocok di terapkan karena Indonesia Negara Agrari sehingga sangat berpotensi untuk di terapkan.

Konsep ini begitu komperhensif dan dinilai mampu mengatasi permasalahan pajak yang memiliki potensi besar dalam pembangunan namun belum mampu dioptimalkan baik dari sisi pemungutan hingga pada penggunaannya. Dengan melihat konsep perpajakan oleh Abu Yusuf dan relevansinya terhadap sustem perpajakan di Indonesia diharap mampu menjadi sebuah referensi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pajak oleh pihak terkait.

Facebook Comments

Baca Juga :  Fantastis, Jual Beli Sapi di Sinjai Tembus Rp 100 M
banner 120x600
  • Share