banner 1200x130

Tak Penuhi Panggilan Bawaslu, Plt. Walikota Makassar Disorot Perihal Mutasi Jabatan

  • Bagikan
banner 400x130
Dirga Saputra, Pemerhati Pemerintahan Kota Makassar

UJARAN.MAKASSAR – Pernyataaan Plt. Walikota Makassar terkait mutasi menuai polemik, pasalnya pemanggilan dirinya oleh Bawaslu Kota Makassar tidak dihadiri.

Seperti dikutip dari link1sulsel, pihaknya menjelaskan bahwa mutasi jabatan yang ia lakukan tidak berhubungan dengan gerakan politik manapun.

“Saya menghimbau pada semua pihak, untuk tidak terlalu mudah mengaitkan antara kegiatan politik pilkada dengan kegiatan mutasi,” katanya

Sebelumnya, Rudy Djamaluddin meminta maaf karena tidak menghadiri panggilan tersebut.

“Undangannya kita tidak terima, baru saya diinformasikan pas malamnya,” kata Prof Rudy kepada awak media Selasa (8/9/2020).

Hal itu kemudian direspon Dirga Saputra sebagai pernyataan yang tidak mendasar sesuai peraturan yang berlaku. Menurutnya, salah satu aturan yang relevan dengan mutasi menjelang pilkada adalah Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Ditengah tensi poltik seperti ini berkumpul saja orang sudah curiga ada gerakan politis, apalagi melakukan mutasi yang tidak proporsional. Kenapa seperti itu? Karena salah satu pejabat yang dimutasi tidak sesuai dengan latar belakang keahliannya misalnya sekretaris kesehatan yang dijabat seorang insinyur. Sekdis itu pekerjaan teknis yang harusnya menempatkan ahli yag paham terkait bidangnya,”Ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa sebuab kewajaran masyarakat berpresepsi lain terhadap mutasi tersebut.

“Tentu jika masyarakat berkesimpulan bahwa ada gerakan politis itu adalah hal yang biasa, yang tidak biasa ketika diminta mengklarifikasi terhadap tanggungjawabnya malah seolah menghindar ada apa pak plt ini kan?.”Ucap Dirga.

Dirga berharap, pihak berwenang segera mengevaluasi tindakan tersebut agar kontestasi demokrasi menjelang pilkada tidak tercederai oleh oknum yang kemungkinan sengaja bermain dengan memanfaatkan jabatan.

“Pihak berwenang harus periksa itu, agar tidak ada kemungkinan celah jabatan tidak dipermainkan jangan sampai itu terjadi.” Harapnya.

Hingga berita ini terbitkan belum ada konfirmasi dari pihak Pemkot Makassar. (Red/Pensa)

Facebook Comments

Baca Juga :  GMBI Peringati Pemprov Soal Pejabat Arogan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *