banner 1200x130

Usungan PDIP Ditolak Sejumlah Calon Kepala Daerah, Ada Apa?

  • Bagikan
banner 400x130
Ilustrasi PDI Perjuangan

UJARAN.MAKASSAR – Rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDIP) pada sejumlah calon di Pilkada Serentak 2020 ditolak, Kamis (10/09/20).

Penolakan tersebut terjadi pada Sumatera Barat (Sumbar) dan Cilegon dan juga gagal mengusung calon di Kabupaten dan 50 Kota serta menjadi minoritas di Pilkada Surabaya.

Isu Minor yang membayangi Partai PDIP pada Pilkada Serentak 2020 tersebut disebabkan karena adanya dinasti politik, kader tergusur, serta beberapa kader membelot pada partai lainnya dan adanya pernyataan kontroversial puan.

Menurut salah satu pengamat politik, Luhur Prianto mengutarakan bahwa sebenarnya tiap partai punya wilayah basis dukungan yang khas. Namun Sumbar ini berbeda dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali. Itulah kemajemukan Indonesia.

“Fenomena di Sumatera Barat, perolehan suara dan kursi legislatif PDIP termasuk kecil, 3 kursi DPRD Privinsi. Bahkan PDIP tidak punya wakil di DPR RI dari Provinsi Sumbar. Situasi semakin rumit, setelah statement dari Puan Maharani. Di tengah kompetisi politik, hal seperti memicu resistensi,” Ujarnya

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa soal akseptabilitas dan resistensi pada PDIP pun berbeda. Di Sumatera Barat dan beberapa daerah, mungkin PDIP tidak cukup kuat untuk memenangkan kontestasi.

“PDIP bisa di tolak dukungannya. Tetapi di daerah lain bisa berbeda. Misalnya di Maros Sulawesi Selatan, PDIP tidak punya kursi di DPRD Maros, tetapi diperebutkan dukungannya oleh hampir semua bakal calon Bupati. Artinya meskipun tanpa kursi legislatif, ada potensi elektoral yang kuat bagi calon yg didukung PDIP,” tegas Luhur Prianto yang merupakan salah satu pengamat politik dari Unismuh Makassar

Sementara di beberapa daerah, PDIP berani mengambil keputusan yang tidak populis. Akar persoalannya kan di mekanisme kandidasi calon untuk Pilkada. Meskipun Sebenarnya watak partai politik itu sama saja.

“Tidak demokratis, sentralistik dan dikendalikan elit oligarki. Semua partai begitu, bukan hanya PDIP. Sebagai partai penguasa, PDIP memang idealnya bisa memberi model dalam penguatan ideologi partai, pencegahan politik identitas dan politik dinasti yang semakin terkonsolidasi di era Pilkada,” ungkapnya

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pengamat politik Universitas Al – Azhar, Ujang Komarudin yang mengatakan bahwa hal tersebut telah menjadi dilema.

“Menjadi dilema dan buah simalakama, di satu sisi ingin kadernya maju, tapi di sisi lain ada kekuatan lain yang tidak bisa menolak itu,” ujarnya. (Ril/Tynha)

Facebook Comments

Baca Juga :  Astaga, Nama Wakil Walikota Makassar "Dijual" di WhatsApp
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *